Kurikulum SMK Harus Sesuai Kebutuhan Industri

Kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus lebih ditingkatkan. Selain itu, SMK juga harus mengubah kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasalnya menurut Ketua Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) Sumarna Abdurahman, banyak lulusan SMK yang skill-nya tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

‎

"SMK bisa mendongkrak daya saing, asalkan skill-nya sesuai kebutuhan industri.  Sejak tahun lalu KADIN sudah memberikan kesempatan bagi lulusan SMK untuk magang. Namun, skill mereka ternyata tidak sesuai dengn kebutuhan industri. Apa yang diajarkan tidak sesuai dengan di lapangan sehingga butuh waktu untuk memberikan pelatihan," beber Sumarna yang juga Ketua Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja KADIN,  dalam diskusi "SMK Menjawab Daya Saing Nasional" di Kantor Kemdikbud, Rabu (7/10).

Agar keahlian lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan industri, menurut Sumarna, harus ada insentif bagi industri dalam menyusun standar kompetensi. Hasilnya ini diberikan kepada SMK agar kurikulumnya disesuaikan dengan standar kompetensi perusahaan.

"Lulusan SMK itu siap bekerja, tapi kalau keahliannya tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri‎, bagaimana bisa ditampung perusahaan," ujarnya.

Dia menyebutkan, selama ini total anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan dua sampai tiga persennya dijadikan dana abadi pendidikan. Namun yang digunakan hanya sekitar Rp 600 miliar untuk pendidikan dan pelatihan. Kalau dana abadi pendidikan ini bisa digunakan untuk memfasilitasi SMK serta insentif bagi industri, hasilnya akan luar biasa.

"Perlu ada political will dari pemerintah karena dana abadi pendidikan yang mencapai triliunan rupiah itu hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan. Selain itu, perbaikan fasilitas SMK dan insentif bagi industri tidak akan mengganggu dana APBN, karena ada dana abdi pendidikan itu," tandasnya.
Sumber: http://jpnn.com/